Jakarta, in-daily.com —Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengintensifkan dukungan pada fase pemulihan awal pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, TNI, dunia usaha, serta partisipasi komunitas masyarakat.
Pada Senin (22/12/2025), pemerintah kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan dengan total sekitar 250 ton menggunakan KRI Semarang-594. Pengiriman bantuan dilakukan dari Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut, termasuk Kementerian Kesehatan dan jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berperan penting dalam distribusi bantuan ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.
Menurut Menko AHY, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Ia menekankan bahwa solidaritas dan kolaborasi harus terus dijaga agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dalam situasi krisis seperti ini, kolaborasi menjadi kunci. Bantuan yang dikirimkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” ujar Menko AHY.
Bantuan yang dilepas tersebut setara dengan 42 truk logistik, mencakup bahan makanan siap saji dan darurat, pakaian serta perlengkapan perorangan, peralatan memasak, hingga perlengkapan penunjang kehidupan di lokasi pengungsian. Selain itu, disalurkan pula tenda berkapasitas 4 dan 8 orang, genset, fasilitas MCK portabel, perahu karet, serta sarana pendukung lainnya.
Tidak hanya kebutuhan dasar, bantuan juga meliputi infrastruktur darurat seperti material jembatan perintis, rumah contoh modular, sarana komunikasi berbasis satelit, kendaraan operasional 4×4, sistem penyediaan air bersih, alat penjernihan air, serta obat-obatan dan alat kesehatan. Seluruh logistik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk kelompok rentan di pengungsian.
Menko AHY menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga mulai memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbaikan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar konektivitas antarwilayah kembali pulih dan distribusi logistik dapat berjalan lancar.
Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terdampak banjir bandang dan longsor, kata Menko AHY, secara bertahap mulai kembali tersambung. Hal ini dinilai krusial untuk membuka kembali akses wilayah yang sempat terisolasi.
Indonesia sebagai negara kepulauan, lanjutnya, memiliki risiko kebencanaan yang kompleks. Karena itu, pembangunan infrastruktur yang tangguh dan adaptif menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang pemerintah.
“Kita harus membangun daya tahan bangsa. Infrastruktur ke depan harus semakin kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan bencana serta perubahan iklim,” tegasnya.
Menko AHY juga menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Jalan, jembatan, dan akses konektivitas menjadi fokus pemantauan bersama kementerian teknis agar aktivitas warga dapat kembali berjalan secara bertahap.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah kemajuan telah dicapai, dengan beberapa jembatan darurat telah berfungsi dan jalur transportasi darat yang sempat terputus kini mulai terbuka kembali.
Di sisi lain, kondisi pengungsian juga menjadi perhatian serius pemerintah. Menko AHY menegaskan pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap para penyintas yang masih berada di lokasi pengungsian.
“Pengungsian bukan sekadar tempat tinggal sementara. Di sanalah masyarakat menjalani hari-hari sulit setelah bencana. Karena itu, setiap bentuk bantuan sangat berarti bagi mereka,” ujarnya.
Menko AHY mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga sinergi dalam upaya mitigasi bencana, pemulihan, serta pembangunan kembali wilayah terdampak dengan pendekatan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Agenda pemerintah, menurutnya, tidak hanya membangun kembali apa yang rusak, tetapi membangun dengan kualitas yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Pangkolinlamil Laksamana Muda TNI Rudhi Aviantara, serta jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Komentar